Kamis, 02 Juli 2015

Pemberhentian Presiden Indonesia

Artikel utama untuk bagian ini adalah : Pemakzulan

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.

Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.[2][3]

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR. [4] dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Pelantikan Presiden Indonesia


Bendera Presiden Indonesia

Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)
“ Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. ”

Janji Presiden (Wakil Presiden)
“ Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.


Ikuti mentoring PesantrenBisnis.com dan PesantrenPolitik.com Gratis
Fiqih Bisnis Online dan Fiqih Bisnis Oflinebersama Ustadz Ayi Muzayini. : Pendiri dan CEO Istana Mulia Group - pesantrenPolitik.com danPesantrenBisnis.com (ENTREPRENEUR ACADEMY) ISTANA MULIA .

Pesantren Unggulan Istana Mulia : Sekolah bisnis (Entrepreneur Academy) dan Sekolah Kepemimpinan (School of leadership) yang Berbasis Al-Quran dan Informasi teknologi serta menjadikan alam sebagai laboratorium utama pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Tingkat smp boarding school dansmk boarding school.

Jl Raya Karangbolong Bantarwaru, Cinangka Anyer Carita Kab Serang Banten. Info 0812 8402 7951 - 08821003.2954 - 081290220052 pin BB : 7E63CC29 dan 74E368BB - 0217362540 - 0217361379 - 081296935333 XL 087884013344 - 088211521854 smpitistanamulia@gmail.com atau smkistanamulia@gmail.com atau ayi.

Pemilihan Presiden Indonesia

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.

Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
Pemilihan Wakil Presiden yang lowong[sunting | sunting sumber]

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong[sunting | sunting sumber]

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Ikuti mentoring PesantrenBisnis.com dan PesantrenPolitik.com Gratis
Fiqih Bisnis Online dan Fiqih Bisnis Oflinebersama Ustadz Ayi Muzayini. : Pendiri dan CEO Istana Mulia Group - pesantrenPolitik.com dan PesantrenBisnis.com (ENTREPRENEUR ACADEMY) ISTANA MULIA .

Pesantren Unggulan Istana Mulia : Sekolah bisnis (Entrepreneur Academy) dan Sekolah Kepemimpinan (School of leadership) yang Berbasis Al-Quran dan Informasi teknologi serta menjadikan alam sebagai laboratorium utama pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Tingkat smp boarding school dansmk boarding school.

Jl Raya Karangbolong Bantarwaru, Cinangka Anyer Carita Kab Serang Banten. Info 0812 8402 7951 - 08821003.2954 - 081290220052 pin BB : 7E63CC29 dan 74E368BB - 0217362540 - 0217361379 - 081296935333 XL 087884013344 - 088211521854 smpitistanamulia@gmail.com atau smkistanamulia@gmail.com atau ayi.

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden Indonesia


Apa Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden Indonesia ? berikut adalah Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden Indonesia menutut undang undang RI
  1. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:
  2. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  3. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  4. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
  5. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
  6. Menetapkan Peraturan Pemerintah
  7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
  8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  9. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  10. Menyatakan keadaan bahaya.
  11. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
  12. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  13. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  14. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  15. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
  16. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
  17. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
  18. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
  19. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Ikuti mentoring PesantrenBisnis.com dan PesantrenPolitik.com Gratis
Fiqih Bisnis Online dan Fiqih Bisnis Oflinebersama Ustadz Ayi Muzayini. : Pendiri dan CEO Istana Mulia Group - pesantrenPolitik.com dan PesantrenBisnis.com (ENTREPRENEUR ACADEMY) ISTANA MULIA .

Pesantren Unggulan Istana Mulia : Sekolah bisnis (Entrepreneur Academy) dan Sekolah Kepemimpinan (School of leadership) yang Berbasis Al-Quran dan Informasi teknologi serta menjadikan alam sebagai laboratorium utama pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Tingkat smp boarding school dansmk boarding school.

Jl Raya Karangbolong Bantarwaru, Cinangka Anyer Carita Kab Serang Banten. Info 0812 8402 7951 - 08821003.2954 - 081290220052 pin BB : 7E63CC29 dan 74E368BB - 0217362540 - 0217361379 - 081296935333 XL 087884013344 - 088211521854 smpitistanamulia@gmail.com atau smkistanamulia@gmail.com atau ayi.okey@gmail.com

Syarat menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia

Apa Syarat menjadi calon presiden dan calon wakil residen Indonesia ? Berikut adalah Syarat menjadi capres dan cawapres sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres.

5. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.

6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

10. Terdaftar sebagai pemilih.

11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

15. Berusia minimal 35 tahun.

16. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau bentuk lain yang sederajat.

17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan.




Ikuti mentoring PesantrenBisnis.com dan PesantrenPolitik.com Gratis
Fiqih Bisnis Online dan Fiqih Bisnis Oflinebersama Ustadz Ayi Muzayini. : Pendiri dan CEO Istana Mulia Group - pesantrenPolitik.com dan PesantrenBisnis.com (ENTREPRENEUR ACADEMY) ISTANA MULIA .

Pesantren Unggulan Istana Mulia : Sekolah bisnis (Entrepreneur Academy) dan Sekolah Kepemimpinan (School of leadership) yang Berbasis Al-Quran dan Informasi teknologi serta menjadikan alam sebagai laboratorium utama pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Tingkat smp boarding school dansmk boarding school.

Jl Raya Karangbolong Bantarwaru, Cinangka Anyer Carita Kab Serang Banten. Info 0812 8402 7951 - 08821003.2954 - 081290220052 pin BB : 7E63CC29 dan 74E368BB - 0217362540 - 0217361379 - 081296935333 XL 087884013344 - 088211521854 smpitistanamulia@gmail.com atau smkistanamulia@gmail.com atau ayi.okey@gmail.com

Selasa, 01 April 2014

Polling Capres 2014 : Anis Matta Unggul 83% di detik59.com


Hasil polling calon presiden RI 2014, yang diadakan sejak awal Maret 2014, maka sampai dengan tanggal 1 April 2014, Anis Matta Unggul 83% dari Jokowi dan Prabowo.

Polling yang diikuti 732 peserta ini memilih Anis Matta sebagai pemenangnya, Pertanyaan plling ini adalah

Siapa Presiden RI 2014 pilihan Anda?

Abu Rizal Bakrie
  3 (0%)
Anis Matta
613 (83%)
Hatta Rajasa
  6 (0%)
Prabowo
  26 (3%)
Puan Maharani
  0 (0%)
Ani Yodoyono
  5 (0%)
Jokowi
  47 (6%)
Mahfudz MD
  17 (2%)
Jimly Assidiqi
  7 (0%)
Choirul Tanjung
  8 (1%)

Berikan suara Anda pada jajak pendapat ini di http://www.detik59.com/ 

Jumlah suara hingga sekarang: 732 

Minggu, 30 Maret 2014

Dukungan kepada Akbar Menjadi Capres pecahkan kekuatan Golkar



Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Akbar Tandjung adalah salah satu tokoh Partai Golkar yang namanya masih populer. Wajar jika dalam survei-survei terhadap Partai Golkar namanya masih muncul, meskipun tidak melakukan manuver,"
Jakarta (ANTARA News) - Dukungan elemen masyarakat antara lain dari lembaga Jari yang menguat kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung untuk maju sebagai calon wakil presiden dapat memecahkan kekuatan internal partai tersebut, kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro.

"Akbar Tandjung adalah salah satu tokoh Partai Golkar yang namanya masih populer. Wajar jika dalam survei-survei terhadap Partai Golkar namanya masih muncul, meskipun tidak melakukan manuver," kata Siti Zuhro pada sela-sela rapat akbar Jaringan Indonesia (Jari), di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan cukup kaget pada hasil lembaga survei, Freedom Foundation, yang menyimpulkan Akbar Tandjung memiliki elektabilitas lima persen sebagai calon wakil presiden.

Padahal saat itu, Akbar dalam posisi diam, tidak menyatakan akan tampil sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, dan tidak pernah membuat iklan politik di televisi.

"Kalau Akbar sudah melakukan manuver dan membuat iklan di televisi, mungkin elektabilitasnya akan lebih tinggi," katanya.

Kini, Siti Zuhro kembali menyatakan kaget, karena dukungan terhadap Akbar Tandjung terus menguat dan mengerucut terutama dari mantan aktivis ormas kemahasiswaan.

Menurut Siti Zuhro, menguatnya dukungan masyarakat terhadap Akbar Tandjung untuk maju sebagai calon wakil presiden mengindikasikan tidak solidnya kekuatan di internal Partai Golkar.

Karena, kata dia, Partai Golkar sejak jauh hari sudah menetapkan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden.

Siti Zuhro juga mempertanyakan, apakah menguatnya dukungan terhadap Akbar Tandjung, akan mengulangi lagi sejarah Partai Golkar pada 2004.

Pada saat itu, Partai Golkar menyelenggarakan konvensi calon presiden dan dimenangkan oleh Wiranto yang kemudian diusung sebagai calon presiden.

Namun, diam-diam Jusuf Kalla maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasangan dari koalisi Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), itu kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. (*)

http://www.antaranews.com/pemilu/berita/426887/dukungan-kepada-akbar-dapat-pecahkan-kekuatan-golkar Editor: Ruslan Burhani